Pengertian BUMD Adalah Hukum, Ciri dan Jenisnya
Pengertian BUMD Adalah Hukum, Ciri dan Jenisnya

Pengertian BUMD Adalah : Hukum, Ciri dan Jenisnya

Diposting pada

Apakah kamu pernah mendengar tentang istilah BUMD? Pengertian BUMD adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah.

Berbeda dengan BUMN yang merupakan badan usaha yang modalnya dari kekayaan negara dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, BUMD ini dikelola oleh pemerintah daerah.

Untuk lebih jauh mengenal apa itu BUMD, hukum, ciri-ciri, dan jenisnya, berikut akan ada uraian lengkap yang akan membahas poin-poin tersebut. Simak selengkapnya di bawah ini.

Pengertian BUMD Adalah

Pengertian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah suatu badan usaha yang didirikan pemerintah daerah serta sebagian besar dari modalnya berasal dari negara dan diambil dari pendapatan pemerintah daerah tersebut.

Sebagai badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah, maka BUMD juga dikelola, dibina, serta diawasi oleh pemerintah daerah.

Secara garis besar, ada dua golongan BUMD berdasarkan sasarannya. Golongan pertama yaitu badan usaha daerah yang bertugas untuk melayani berbagai kepentingan publik.

Lalu, golongan kedua adalah badan usaha daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Terlepas dari pembagian golongan BUMD, perannya dalam mengoperasikan dan mengembangkan ekonomi daerah serta ekonomi nasional begitu besar.

Beberpa peranan penting dari BUMD diantaranya adalah menyediakan barang dengan harga ekonomis yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan swasta, untuk menata ekonomi daerah, dan mengelola berbagai aset serta sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, BUMD juga berkontribusi dalam kemajuan bisnis daerah, menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas kepada masyarakat, hingga melakukan pembinaan pada unit usaha kecil hingga menengah.

Dengan perannya yang begitu besar, maka pembentukan BUMD juga harus didasarkan dengan tujuan tertentu. Secara umum, tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengembangkan tingkat ekonomi masyarakat, dan memberikan keuntungan dalam hal finansial untuk daerah.

Kemudian, tujuan BUMD juga didasarkan untuk kepetingan masyarakat diantaranya bisa melakukan penyediaan barang maupun jasa dengan kualitas yang bagus, namun mempunyai nilai ekonomis, melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat dalam hal berbisnis, dan juga ikut membantu pembangunan daerah.

Hukum BUMD

Sebagai badan usaha yang didirikan oleh pihak pemerintah, BUMD tentunya memiliki dasar hukum yang mengaturnya.

Jika dilihat dari produk hukum, pembentukan BUMD ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Kemudian, undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyantumkan mengenai BUMD, tepatnya di Pasal 177 yang menyatakan jika pemerintah daerah boleh mempunyai BUMD dan pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, serta pembubarannya ditetapkan oleh peraturan daerah yang didasarkan dan berpedoman dengan perundang-undangan.

Payung hukum untuk pendirian badan usaha atau perusahaan daerah juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 75 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dinyatakan jika penyertaan modal dari pemerintah daerah dapat dilakukan jika jumlah dana yang disertakan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Hanya saja, dalam Peraturan Pemerintah tahun 2005 ini tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai cara pendirian atau pembentukan BUMD secara lebih detail lagi.

Suatu BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perusda, dianjurkan untuk mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Perusda dalam hal ini tidak membutuhkan akta pendirian notaris. Sementara itu, untuk BUMD yang berbentuk perseroan terbatas diharuskan untuk mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.   

Ciri BUMD

Sebuah badan usaha seperti BUMD tentu mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membuatnya berbeda dengan badan usaha lainnya. Ciri-ciri BUMD tersebut akan dijelaskan dalam poin-poin berikut ini.

  1. Didirikan serta diawasi oleh pemerintah daerah
  2. Pemerintah memegang kekuasan absolut mengingat perannya sebagai pendiri dan pemegang kekayaan usaha
  3. Sebagai pemegang kekuasaan yang absolut, pemerintah juga menjadi pemegang saham BUMD
  4. Seluruh atau sebagian besar modal dikuasai oleh pemerintah
  5. Modal dapat berupa saham maupun obligasi jika perusahaan tergolong sebagai perusahaan yang go public
  6. Selain berperan dalam memegang modal, segala bentuk resiko yang terjadi dalam BUMD juga ditanggung secara penuh oleh pemerintah
  7. BUMD dipimpin oleh direksi dan bisa diangkat maupun diberhentikan oleh kepala daerah seperti bupati, walikota, maupun gubernur
  8. Dalam tugasnya, direksi juga diberikan tanggung jawab atas BUMD termasuk mewakili BUMD di mata hukum atau di pengadilan
  9. Kegiatan pengawasan BUMD dilakukan dengan menggunakan instrumen khusus milik negara
  10. Mempunyai peran sebagai penyumbang sumber pendapatan daerah hingga negara
  11. Berperan sebagai instrumen yang bermanfaat untuk pengembangan ekonomi daerah dan negara
  12. Menjadi stabilisator perekonomian daerah terutama untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat
  13. Mampu menghimpun dana dari lembaga perbankan maupun non-bank
  14. Laba yang didapatkan tidak semata-mata dipakai untuk kesenangan, tetapi dipakai untuk tujuan mensejahterahkan rakyat.

Dari beberapa ciri yang telah disebutkan di atas, bisa dilihat jika pemerintah sangat punya andil besar dalam BUMD. Peran pemerintah dimulai dari proses pendirian dan juga pengawasan. Kemudian, dari segi modal juga sebagian besarnya dikuasai oleh pemerintah mengingat perannya yang absolut sebagai pemegang saham pula.

Hanya saja, meski kedudukan pemerintah sangat berpengaruh dalam BUMD, pemerintah juga harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu resiko atau masalah dalam BUMD. Selain pemerintah, salah satu pihak yang mempunyai kekuasaan penuh dalam BUMD adalah pihak direksi.

Pihak direksi ini dipilih atau diangkat pemerintah secara langsung. Jika terjadi sesuatu resiko tertentu, direksi juga harus ikut bertanggung jawab dan mewakili BUMD di mata hukum. Meskipun pendirian BUMD sebagian besar didanai oleh pemerintah, tetapi dalam hal keuntungan justru diharuskan untuk bisa mensejahterakan masyarakat.

Jenis BUMD

Selain beberapa penjelasan dalam hal pengertian, hukum, dan ciri-ciri dari BUMD, jenis-jenis BUMD juga perlu untuk diketahui.

Jenis BUMD sendiri juga tidak hanya terbatas pada satu bidang dan beberapa diantaranya telah dirangkum dalam penjelasan berikut.

Bidang Transportasi Umum

Transportasi adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung mobilitas.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan transportasi umum bagi masyarakat banyak adalah dengan mendirikan perusahan daerah atau BUMD yang bergerak di bidang transportasi umum.

Contoh BUMD yang bergerak di bidang transportasi diantaranya adalah PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Perseroda), PT Transportasi Jakarta, dan lainnya.

Lebih spesifiknya, PT MRT Jakarta ini bergerak di bidang pengadaan dan pengelolaan transportasi bawah tanah, sementara itu PT Transportasi Jakarta di bidang pengadaan serta pengelolaan Bus Rapid Transit atau BRT.

Bidang Pengelolaan Pasar

Selanjutnya, ada BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan pasar. Jenis BUMD yang terkenal dalam bidang pengelolaan pasar adalah PD RPH atau Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.

Seperti namanya, perusahaan daerah ini berfokus dalam pemotongan hewan seperti sapi. Di berbagai kota juga kebanyakan sudah mempunyai PD RPHnya masing-masing, seperti di Surabaya, Medan, Jakarta dan kota lainnya.

Contoh nama BUMD di bidang pemotongan hewan adalah PD Dharma Jaya. Perusahaan ini bergerak di jasa perdagangan dan pemotongan hewan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.

Kemudian, ada juga PD Pasar Jaya yang merupakan perusahaan yang bergerak di jasa perpasaran dan pengelolaan pasar tersebut. Sama sepperti PD Dharma Jaya, saham PD Pasar Jaya juga dimiliki 100% oleh pemerintah DKI Jakarta.

Bidang Jasa Perbankan

Jumlah Bank yang ada di Indonesia sudah cukup banyak dan berada di bawah naungan pemerintah maupun swasta.

Pemerintah yang menaungi jasa perbankan pun bukan hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah pun juga ikut menaungi beberapa bank yang ada di Indonesia.

Contoh-contoh bank yang berada di naungan pemerintah daerah di antaranya Bank Aceh, BPD Bali, BPD Bengkulu, Bank DKI, BPD Jambi, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Barat, BPD Banten, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Barat, dan lain sebagainya.

Bidang Penyediaan Air

Bidang berikutnya yang termasuk dalam BUMD adalah penyediaan air atau PDAM.

Mengingat air adalah kebutuhan primer yang sangat krusial untuk kehidupan, maka pemerintah daerah juga harus ikut andil dalam memberikan suplai air yang baik untuk masyarakat.

Daftar BUMD di bidang penyediaan air di beberapa daerah di Indonesia adalah PDAM Tirta Kerta Raharja Tangerang, PDAM Tirta Kahuripan Bogor, PDAM Kabupaten Buleleng, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, PDAM Kabupaten Jember, PDAM Kabupaten Banyuwangi, PDAM Jaya dan lain-lain.

Bidang Pariwisata

Bukan hanya bidang-bidang yang berupa pemenuhan kebutuhan dan pelayanan publik, pemerintah daerah juga ikut mendirikan beberapa perusahaan daerah di bidang pariwisata dan rekreasi.

Beberapa contoh di antaranya adalah PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Tourisindo, PT Pakuan Internasional, PT Graharsari Surya Jaya, PT Jakarta Internasional Expo, dan PT Ratax Armada.

Dari beberapa perusahaan tersebut ada PT Pembangunan Jaya Ancol tergolong perusahaan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat.

Selain dalam bidang pariwisata, beberapa perusahaan di atas juga ikut bergerak di bidang perhotelan pula seperti PT Jakarta Tourisindo.

Bidang Properti

Jumlah BUMD yang bergerak di bidang properti juga tidak sedikit. Contoh BUMD di bidang properti yang ada di daerah Jakarta diantaranya PT Jaya Nur Sukses, PT JIEP, PT Jakarta Propertindo, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Pembangunan Sarana Jaya, PT Pembangunan Jaya, dan lain sebagainya.

Semua perusahaan tersebut umumnya berfokus kepada pengembangan dan penjualan properti. Mengingat perusahaan tersebut adalah perusahaan milik pemerintah daerah, maka kebanyakan saham dari perusahaan-perusahaan tersebut dikuasai oleh pemerintah DKI Jakarta.

Bidang Perdagangan

Jenis BUMD berikutnya adalah BUMD yang bergerak di bidang perdagangan. Jumlah BUMD di bidang ini juga cukup banyak di setiap daerah. Umumnya, perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang industri pula.

Contoh-contoh BUMD di bidang perdagangan adalah PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Cemani Toka, PT Rheem Indonesia, PT Delta Djakarta, PT Bumi Grafika Jaya, PT Alakasa Industrindo, PT Determinan Indah, dan lain-lain.

Contoh BUMD yang telah disebutkan merupakan perusahaan yang berlokasikan di Jakarta dan semua sahamnya juga sebagian besar dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.

Demikian penjelasan BUMD dari pengertian sampai jenis-jenis BUMD beserta contoh-contohnya. Keberadaan BUMD juga dinilai sangat penting dan diharapkan bisa semakin mensejahterakan mayarakat daerah kedepannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *